NIHMALIOBORO.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta membagikan strategi penanganan stunting, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan tata kelola pemerintahan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (9/7).
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan pembangunan daerah harus dilakukan secara terarah dengan fokus pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar membagi anggaran secara merata kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kalau anggaran dibagi tipis ke semua OPD, hasilnya hanya membuat daerah bergetar tetapi tidak bergerak. Harus ada fokus sehingga masyarakat benar-benar merasakan perubahan,” ujar Hasto.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi daerah melalui kebijakan yang mendorong penggunaan produk lokal sehingga perputaran uang tetap berada di daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Hasto menjelaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting di Kota Yogyakarta diawali dengan ketersediaan data keluarga berisiko yang akurat dan diperbarui secara real time. Data tersebut dihimpun oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang secara rutin melaporkan perkembangan ibu hamil, bayi, balita, dan keluarga berisiko melalui sistem pelaporan digital yang terintegrasi.
“Modal utama penanganan stunting adalah menguasai data. Kalau datanya akurat dan selalu diperbarui, intervensinya akan tepat sasaran,” katanya.
Berdasarkan data tersebut, pemerintah memberikan pendampingan intensif melalui kader dan Tim Pendamping Keluarga, termasuk penyaluran makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami stunting.
Sementara itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Hero Setiawan mengatakan daerahnya sengaja memilih Kota Yogyakarta sebagai lokasi studi tiru karena dinilai berhasil menekan angka stunting. Menurutnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi tantangan besar sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Kalimantan Selatan.
“Kami datang untuk belajar langsung. Kami ingin mendapatkan arahan, strategi, dan pengalaman dari Pak Wali Kota mengenai penanganan stunting maupun pengembangan daerah. Mudah-mudahan apa yang diterapkan di Yogyakarta dapat kami adaptasi di Hulu Sungai Utara,” ujar Hero.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Raden Roro Andarini, memaparkan strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi penagihan piutang pajak berbasis dashboard digital, pendataan wajib pajak baru, serta penguatan layanan perpajakan secara digital.
Ia menyebut program potongan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar lima persen dalam satu hari mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak hingga sekitar Rp56 miliar. Menurutnya, potensi pengurangan penerimaan akibat pemberian diskon berhasil diimbangi melalui optimalisasi penagihan piutang pajak.
